
Insinerator atau mesin pembakar sampah yang biaya operasionalnya tampak murah sebenarnya menyimpan biaya-biaya tersembunyi yang kerap belum dihitung. Kajian Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) menghitung, sebuah insinerator besar (100 ton/hari) berpotensi memerlukan tambahan biaya sekitar Rp5,9 miliar/tahun agar memenuhi standar nasional pengendalian emisi dan pemantauan lingkungan. Jika mengacu pada standar Uni Eropa, standar paling ketat yang diacu kajian ini, tambahan biayanya bahkan mencapai sekitar Rp19,5 miliar/tahun.
Kesimpulan tersebut didapat dari kajian berjudul "Indikasi Eksternalisasi Dampak Lingkungan: Penerapan Teknologi Insinerator dalam Pengelolaan Sampah" yang disusun YPBB. Kajian tersebut akan diluncurkan dalam acara Launching Hasil Kajian "Zero Waste Finance" pada Kamis, 19 November 2026, di Gedung LPPM ITENAS Lantai 3, Bandung.
Kajian ini menghitung biaya mengoperasikan insinerator berkapasitas kecil (2 ton/hari) dan besar (100 ton/hari) dalam tiga kondisi. Kondisi pertama adalah insinerator seperti yang banyak beroperasi saat ini (kondisi existing), yang umumnya tidak dilengkapi alat pengendali polusi yang memadai dan jarang dipantau emisinya.
Kondisi kedua adalah insinerator yang memenuhi regulasi dan standar teknis yang berlaku di Indonesia.
Kondisi ketiga adalah insinerator yang memenuhi standar Uni Eropa, yang merupakan standar paling ketat, di mana terdapat penyaring asap berlapis, pemantauan emisi terus-menerus, dan abu sisa pembakaran diolah sebagai limbah berbahaya.
Kajian menggunakan satu insinerator kecil di sebuah tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) di Kota Cimahi dan satu insinerator besar di sebuah pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Kota Bekasi sebagai studi kasus.
Biaya kondisi existing dihitung dari data kajian sebelumnya, yakni riset insinerator skala kecil USAID (2021) dan kajian perbandingan teknologi pengolahan sampah Bappenas (2022).
Adapun perhitungan biaya untuk insinerator standar nasional dan Uni Eropa merupakan simulasi. Peneliti membuat simulasi biaya jika insinerator existing dilengkapi seluruh alat yang diwajibkan masing-masing standar tersebut. Kajian ini menyebut hasil perhitungannya sebagai indikasi awal yang perlu diperdalam lewat riset lanjutan.
Pada insinerator kecil, biaya kondisi existing sebesar Rp727.805/ton. Bila memenuhi standar nasional, biayanya diperkirakan akan naik menjadi Rp1.807.101/ton (2,5 kali lipat biaya existing). Bila memenuhi standar Uni Eropa, diperkirakan naik menjadi Rp3.735.633/ton (5,1 kali lipat biaya existing).
Perkiraan selisih biaya pada insinerator kecil:
- Rp1.079.296/ton (sekitar Rp733 juta/tahun) dengan standar nasional,
- Rp3.007.828/ton (sekitar Rp2 miliar/tahun) dengan standar Uni Eropa.
Pada insinerator besar, biaya kondisi existing Rp1.057.048/ton. Bila memenuhi standar nasional, diperkirakan biayanya menjadi Rp1.256.228/ton (1,2 kali lipat biaya existing), dan bila memenuhi standar Uni Eropa diperkirakan menjadi Rp1.707.772/ton (1,6 kali lipat biaya existing).
Perkiraan selisih biaya insinerator besar:
- Rp199.180/ton (sekitar Rp5,9 miliar/tahun) dengan standar nasional,
- Rp650.724/ton (sekitar Rp19,5 miliar/tahun) dengan standar Uni Eropa.
Dari rincian di atas bisa dilihat (perhatikan teks yang ditebalkan), walau selisih biaya per ton insinerator kecil lebih besar dibanding insinerator besar, selisih biaya per tahun pada insinerator besar justru lebih besar.
Menurut kajian ini, selisih biaya tersebut bisa dibaca sebagai biaya perlindungan lingkungan yang belum dikeluarkan pengelola. Insinerator pada kondisi existing “tampak paling murah secara finansial (memberikan ilusi efisiensi),” tulis kajian tersebut.
Biaya perlindungan lingkungan yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian emisi dan pemantauan lingkungan.
Untuk memenuhi standar nasional, komponen tambahan terbesarnya adalah pengelolaan abu sisa pembakaran (fly ash and bottom ash, FABA) sebagai limbah berbahaya. Biayanya naik dari sekitar Rp214 juta/tahun (existing) menjadi diperkirakan Rp2,52 miliar/tahun (standar nasional) untuk mengolah sekitar 2.100 ton abu. Biaya lainnya untuk pemantauan 14 parameter emisi serta perawatan alat pengendali emisi. Jika mengacu pada standar Uni Eropa, biaya pengelolaan abu diperkirakan sekitar Rp13,2 miliar/tahun karena abu terbang (fly ash) wajib diolah, dengan biaya sekitar Rp19 juta/ton.
Selain itu, ada biaya pemasangan alat pengendali emisi tambahan dan sistem pemantauan emisi terus-menerus, serta pemantauan 23 parameter emisi, termasuk uji dioksin dan furan setiap enam bulan.
Hasil lengkap kajian ini akan dipaparkan pada sesi diskusi panel kedua pada acara Launching Hasil Kajian "Zero Waste Finance", Kamis mendatang. [ps]
